..: AMAN INDONESIA :: Gerakan Perdamaian Perempuan? :..

Gerakan Perdamaian Perempuan?

Dwi Ruby Khalifah

Prolog
Saya ingin membuka presentasi saya dengan menyuguhkan dua cerita sebagai studi kasus dari Poso dan kepulauan Solomon tentang bagaimana perempuan memulai gerakan perdamaian di masyarakat.

Cerita yang pertama, saya ambil dari pengalaman perempuan desa Tangkura di Poso pada pertengahan kurun waktu 2002. Tangkura adalah salah satu desa di Kabupaten Poso yang bisa menjaga relasi muslim dan Kristen tetap harmonis karena system kekerabatan mereka yang cukup kuat. Seperti daerah yang lainnya, keluarga muslim dan Kristen di desa Tangkura juga mengungsi di pengunungan terdekat dari desa mereka. Selama mengungsi kebanyakan mereka mengkonsumsi ketela pohon, satu-satunya sumber makanan yang tersedia di pengunungan. Menipisnya stok makanan di pengungsian, memaksa perempuan untuk mengambil inisitaif “turun gunung” dan kembali ke desa dan mengumpulkan makanan yang ada dan dibawah ke tempat pengungsian. Setelah melihat kondisi dirasa relatif aman, mereka akhirnya memulai untuk menjual hasil kebun mereka berupa sayur-sayuran, buah-buahan dan ikan dari pintu ke pintu di desa tetangga. Proses komunikasi dari pintu ke pintu dimulai untuk saling bertukar informasi keberadaan saudara masing-masing baik dari keluarga Kristen maupun muslim. Banyak keluarga mendapatkan manfaat dari pertukaran informasi yang dimotori oleh perempuan karena dirasa lebih jujur dan apa adanya menggunakan bahasa perempuan “selamatkan kehidupan”. Kepala Desa Tangkura memonumenkan tempat pertukaran informasi ini sebagai pasar rekonsiliasi untuk mengenang gerakan rakyat untuk perdamaian.

Sebagai komparasi, perjuangan ibu-ibu kepulauan Solomon tahun 2003 melalui kampanye Go Home, My Son (Pulanglah Anakku), bagus dijadikan contoh gerakan nir kekerasan yang efektif mempengaruhi kebijakan. Konflik yang dipicu oleh persoalan tanah pecah di Solomon pada tahun 1998, telah mengakibatkan kerugihan nyawa, harta benda dan rusaknya infra struktur dan sistem kepercayaan masyarakat. Tahun 1999, terjadi eksodus besar besaran keluarga dari Malaita ke pulau Guadalcanal Barat. Bentrokan antara masyarakat Malaitan dan Guadalcanal di pulau guadalcanal. Tahun ini juga beberapa akta perjanjian damai ditanda tangani, tapi kekerasan dan konflik semakin memanas. Sampai pada tahun 2001, implementasi perjanjian damai TPA pada saat yang sama juga kekerasan masih berlanjut.

Bagaimana kelompok perempuan merespon konflik? Perempuan di banyak tempat selalu tertinggal dari proses resolusi konflik. Jawabannya simple, karena konflik dianggap urusan laki-laki. Ketidakstabilan mental perempuan dianggap akan mericuhi proses resolusi konflik. Namun tidak demikian halnya yang terjadi di kepulauan Solomon. Rekonsiliasi konflik tahun 2003 adalah buah tangan dari para ibu-ibu yang sebagian besar tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Kegelisahan akan perang, kekerasan membangkitkan sense of motherhood pada diri perempuan-perempuan di kepulauan Solomon. Para ibu yang mempunyai latar belakang bervariasi berkumpul dan sepakat melakukan pendekatan pada musuh. Pilihan gerakannya tidak tanggung-tanggung yaitu menyenangkan militan. Tujuannya agar para militan mau pulang ke rumah.

Come home, my son. Pesan ini yang digunakan menggugah para militan untuk sesegera mungkin menghentikan perang dan pulang ke pangkuan bunda. Aktifitas yang dilakukan para ibu yang tergabung dalam WFPG (women for peace group) adalah menyenangka para militan di camp-camp, layaknya seorang ibu. Mereka membawakan makanan, menghibur para militan, bernyanyi, berdoa, memberikan perhatian sambil menyampaikan pesan “come home my son”. Gerilya-gerilya mereka menunjukkan hasil. Beberapa dialog dan pertemuan tingkat elit yang membahas tentang resolusi konflik banyak melibatkan para ibu-ibu, meskipun perannya lagi-lagi masih di wilayah peri peri. Para ibu ini ditempatkan pada peran-peran informal melayani logistik. Namun demikian kelihaian mereka dalam melakukan lobi-lobi dengan para jenderal dan pimpinan kombatan mampu mempercepat proses resolusi konflik.

Dari dua cerita yang saya paparkan di atas, ada tiga pertanyaan yang ingin saya ulas dalam paper ini. Sebenarnya faktor apa yang mendorong perempuan untuk melakukan gerakan perdamaian? Mengapa peran-peran genuine perempuan tidak berkembang dalam situasi paska konflik? Upaya apa yang bisa membangkitkan kembali genuinitas perempuan dalam mengisi pembangunan? Saya akan menggunakan studi kasus dari program The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia yang sekarang mengembangkan model pendidikan perdamaian untuk perempuan di Jakarta, Bogor dan Poso dengan kerentanan perdamaian yang berbeda.

Bangkitnya Gerakan Perdamaian oleh Perempuan
Dari dua studi kasus yang saya paparkan diatas, inisiasi gerakan perdamaian oleh perempuan sebenarnya sudah dikenali dan terdokumentasikan dalam penelitian, jurnal ilmiah, dan secara luas didiskusikan dalam konferensi-konferensi. Kalau kita berkaca pada kedua studi kasus di atas, peran-peran perempuan baik di Poso maupun di Kepulauan Solomon lebih bersifat panggilan jiwa. Panggilan jiwa ini sifatnya alamiah, orisinil, dan punya kekuatan alam yang mengalahkan pengaruh-pengaruh keduniawian bahkan beyond dari ikatan identitas apapun. Dr. Lambang Triyono menyebutnya sebagai genuinitas peran perempuan. Dikatakan genuine karena gerakan tersebut tidak direkayasa, alamiah karena panggilan kekuatan bios, muncul secara tiba-tiba dan berhasil menggerakkan moral kehidupan masyarakat yang setuju dengan perdamaian (2010: 1).

Apa yang mendorong munculnya gerakan genuinitas perempuan tersebut? Mengapa gerakan ini hilang secara tiba-tiba begitu perjanjian perdamaian disepakati? Dalam kaca mata feminis, inisiasi perdamaian oleh perempuan muncul karena beberapa tiga faktor; pertama adalah panggilan naluri ibu yaitu perasaan yang sama (common sense) sebagai seorang ibu yang bertanggungjawab untuk menyelamatkan dan melestarikan kehidupan. Salah satu hak reproduksi yang ditugaskan pada kaum perempuan adalah berhak mengatur kapan, berapa banyak, berapa sering mereka mempunyai anak tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Kesadaran perempuan dalam memilih untuk mengemban tugas mulia menghantarkan kehidupan baru dibarengi dengan pengorbanan yang kadang harus dibayar dengan nyawa karena proses persalinan. Mahalnya harga kehidupan yang dihantarkan oleh perempuan inilah yang membangun common sense terhadap sesama perempuan untuk menghentikan segala upaya yang akan mengakhiri kehidupan yang sudah mereka mulai sejak dari dalam rahimnya. Dalam konteks Poso misalnya panggilan naluri keibuan ini sangat jelas tercermin pada keberanian perempuan untuk kembali ke desa mereka dan memulai kehidupan normal. Mengabarkan berita damai dan mengkonstruksi cerita damai dari rumah ke rumah untuk meyakinkan pada semua orang bahwa perdamaian adalah niscaya dalam situasi perang selama masih ada keinginan. Panggilan alam para ibu di Solomon termanifestasikan ke dalam nir kekerasan untuk melimpahkan kasih sayang sebagai seorang ibu ke anak-anak mereka yang bertugas sebagai milisi / tentara dan mengajak mereka pulang untuk memulai perdamaian.

Kedua, konstruksi budaya terhadap peran perempuan. Meski kenyataannya lebih banyak laki-laki yang terlibat dalam konflik dan kekerasan, bukan bearti perempuan absen di dalamnya. Studi yang dilakukan oleh Endah Agustiana di Poso dan Maria Pakpahan di Maluku menunjukkan bahwa perempuan seringkali dipakai oleh kelompok-kelompok yang bertikai untuk menjadi mata-mata, penyebar informasi, penyelundup senjata, kepala rumah tangga dan lain-lain. Kondisi emergensi juga mengubah peran gender di dalam masyarakat, dimana perempuan terpaksa harus bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan makan dan keselamatan jiwa anggota keluarga dan masyarakat. Mereka terpaksa harus menjadi kepala rumah tangga, sementara suami mereka pergi ke hutan dan sibuk terlibat dalam aksi-aksi kekerasan yang menyita perhatian mereka. Kuatnya sifat-sifat femininitas perempuan dan originalitas ketrampilan komunikasi “senyap” mereka mampu menata kembali rajutan kepercayaan dan rasa percaya diri untuk kembali bangkit dari keterpurukan. Tradisi Pela Gandong di Maluku menempatkan perempuan sebagai subyek penting.

Ketiga, konstruksi gender dalam konflik dan kekerasan. Konflik atau peperangan dianggap urusan laki-laki. Perempuan tidak mendapatkan tempat dalam konflik terbuka dan cenderung menjadi korban. Laki-laki yang lebih ditargetkan daripada perempuan, meskipun dibanyak kasus untuk menangkap laki-laki, para milisi atau tentara menyandera perempuan untuk memaksa target keluar dari persembunyiannya. Dalam hal tertentu konstruksi perempuan relatif tidak menyukai konflik, membuat keberadaan perempuan lebih bisa dipercaya ketimbang laki-laki. Keberadaan perempuan yang cenderung aman mendapatkan legitimasi sosial untuk bisa memulai upaya-upaya rekonsiliasi di masyarakat. Misalnya pada kasus Solomon, peran para ibu sangat bisa diterima oleh masyarakat bahkan mendapatkan dukungan yang luas. Cara-caranyapun sangat halus, elegan dan berusaha memancing terjadinya inner transformation pada anak-anak mereka.

Genuninitas perempuan Paska Konflik
Sayangnya peran-peran genuine diatas tidak bertahan lama ketika konflik dan kekerasan mereda. Ketika proses rekonsiliasi sudah diambil alih secara formal oleh struktur yang berwenang, genuinitas peran perempuan sepertinya selesai begitu saja. Peran gender laki-laki dan perempuan kembali pada tatanan “normal” seperti yang dikehendaki masyarakat patriaki, dimana perempuan melakukan peran sebagai ibu rumah tangga dan laki-laki mencari nafkah dan berperan aktif secara sosial politik dalam mengisi pembangunan paska konflik. Apa yang menyebabkan gerakan perdamaian perempuan surut dan menghilang paska konflik surut?

Pertama, program pemulihan dan rehabilitasi berorientasi menjawab dampak daripada akar penyebab konflik kekerasan. Di banyak model interfensi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun NGOs, program-program pemulihan lebih banyak menuntaskan masalah-masalah penghidupan para survivor konflik kekerasan. Oleh karena bantuan berupa cash work, BLT, trauma healing, pembangunan infra struktur, beasiswa korban konflik banyak dilakukan. Sedikit upaya-upaya untuk melakukan rekonsiliasi hati dan budaya, membangun perspektif perdamaian yang sungguh-sungguh berangkat dari analisis konflik yang komprehensif. Banyak sekali sisi seremonialnya daripada tujuan sejati membuat program tersebut. Lebih jauh lagi, proses perencanaan, implementasi dan monitoring program pembangunan paska konflik tidak melibatkan perempuan secara substantif di dalamnya. Oleh karenanya kita bisa melihat lambat laun perempuan perempuan di ranah public mulai mengendor dan akhirnya menghilang.

Kedua, menguatnya kembali peran gender. Ada perubahan peran gender yang cukup signifikan pada perempuan pada masa konflik, yaitu mereka menjadi kepala rumah tangga. Setelah konflik mereda, baik perempuan dan laki-laki secara perlahan dikembalikan lagi pada peran gender awal mereka melalui prioritas hidup dan juga program-program pemulihan dan rehabilitasi, karena pembagian konsentrasi untuk pemulihan seringkali mengikut pada pembagian gender. Misalnya program-program pembangunan infra stuktur lebih difokuskan pada keterlibatan laki-laki, sedangkan program bantuan sembako biasanya perempuan yang aktif.

Mengelola genuninitas perempuan
Pembangunan perdamaian bagi perempuan adalah melestarikan hidup. Artinya nilai-nilai yang dipakai adalah nilai-nilai kemanusiaan dan penghargaaan pada hak asasi manusia dan perempuan secara absolute. Perjuangan menciptakan damai positif tidaklah cukup dengan bersandar pada rasionalitas semata. Nilai-nilai moral menghargai kehidupan haruslah dijunjung tinggi, jangan sampai dikalahkan oleh profesionalisme yang menyingkirkan sense of humanity. Dibutuhkan sensitifitas tinggi pada kebijakan pembangunan yang mensyaratkan nilai-nilai pluralism, integrasi sosial, partisipasi semua pemangku kepentingan, perempuan pada daerah-daerah yang pernah mengalami konflik kekerasan.

Salah satu upaya untuk membangkitkan kembali genuinitas gerakan perdamaian perempuan adalah menguatkan kapasitas pengetahuan dan ketrampilan perempuan agar bisa terlibat dalam pengambilan keputusan yang mencerminkan upaya-upaya melestarikan kehidupan. Misalnya AMAN Indonesia, melalui program Sekolah Perempuan untuk Perdamaian (SPP) membangun tiga hal penting dalam diri perempuan. Pertamakarakter perdamaian, yaitu sifat dan prilaku damai dalam diri perempuan melalui pengembangan sifat-sifat femininitas perempuan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Konflik dan kekerasan telah menguburkan bahasa damai dan praktek-praktek hidup harmonis dalam ingatan banyak orang, termasuk perempuan. Kenangan manis hidup damai dengan orang dari kelompok berbeda bertahun-tahun lamanya, seolah tak tersisa dari ingatan setelah 4 tahun dipaksa menjalani kehidupan pahit, menyaksikan pembunuhan anggota keluarga, penyiksaan, perkosaan, dan sebagainya. Kini, ingatan yang tersisa hanya kecurigaan dan rasa tidak percaya dengan tetangganya yang berbeda agama dan suku. Ingatan buruk konflik mempengaruhi bangunan karakter, sehingga perlu direkonsiliasi dan dikembalikan pada kemurnian karakter sebagai manusia yang mencintai perdamaian. Prinsip-prinsip nir kekerasan tidak hanya dipelajari, tetapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai komitmen pada penciptaan perdamaian positif.

Kedua, pendidikan perdamaian memfokuskan pada perspektif pluralism dan multikulturalisme, dimana para ibu, peserta SPP dihadapkan pada kenyataan untuk menerima pluralitas bangsa Indonesia yang tidak bisa dipungkiri, apalagi dihilangkan. Upaya-upaya membangun dialog antar iman dalam merespon isu-isu sensitif dibudayakan agar pengetahuan akan tradisi agama lain bisa dimengerti dan disebarluaskan untuk mengikis prasangka. Pertemuan-pertemuan dengan kelompok-kelompok perempuan yang berbeda disiapkan untuk membangun satu gerakan perdamaian perempuan dengan satu visi melestarikan kehidupan. Penguatan perspektif pluralism dan multikulturalisme membantu menajamkan daya kontrol perempuan pada kebijakan yang tidak sensitif pada pembangunan perdamaian.

Ketiga, leadership skill pada perempuan. Skill ini mencakup managemen konflik dan berorganisasi. Capaian tertinggi yang ingin dilihat program adalah representasi perempuan dalam pengambilan keputusan di segala level sebagai manifestasi tertinggi dari kesadaran akan nilai-nilai perdamaian. Kelemahan sistem demokrasi sekarang adalah berkembangnya kepemimpinan tunggal di masyarakat. Kurikulum SPP diarahkan pada pemunculan kepemimpinan kolektif perempuan di sebuah komunitas, sehingga akan lahir banyak perempuan-perempuan tangguh yang terlibat dalam segala aspek kehidupan. Penguatan leadership ditujukan untuk keberlanjutan pendidikan perdamaian di akar rumput sebagai media belajar rakyat.

Epilog: Tantangan dalam gerakan perdamaian oleh perempuan
Tantangan ke depan yang harus menjadi concern adalah menguatnya fundamentalisme agama yang mengancam ikatan solidaritas perempuan. Perempuan punya potensi untuk digunakan sebagai agent mempromosikan kekerasan sekaligus perdamaian. Mengapa perempuan? Saya rasa karena perempuan sangat strategis perannya dan pada tubuh perempuanlah lokus kontestasi semua ideology dalam secara jelas terlibat. Menjadi perempuan baik-baik atau beriman, diasosiasikan dengan simbol-simbol keagamaan atau kesukuan yang memberikan ciri bahwa “kami” berbeda dengan “mereka”. Jika berbeda diinternalisir ke dalam rasa yang menuntun pada sebuah tindakan eksklusivitas, disinilah keberagaman kita terancam. Perempuan mempunyai potensi untuk menanamkan nilai-nilai ini pada generasi masa depan.

Konflik memang tidak selamanya negatif. Pada kenyataanya selama konflik, perempuan banyak mendapatkan ruang untuk banyak mengeksplore wilayah public karena absennya suami. Perempuan jadi banyak terlibat dalam pengambilan keputusan penting dalam rumah tangga maupun public. Sayanya, ketidak kondisi damai, justru peran-peran ini tidak dilanjutkan atau diperluas, tapi malah dikembalikan pada situasi semula. Peran-peran yang cerdas pada saat konflik, seharusnya menemukan ruang yang lebih luas dalam mengisi pembangunan paska konflik karena keterlibatan perempuan dalam planning, implementasi dan monitoring pembangunan akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas hidup perempuan dan generasi mendatang.

Kita juga punya PR yang besar tentang dokumentasi kerja-kerja perempuan dalam resolusi konflik maupun dalam pembangunan perdamaian. Referensi yang ada hanya sebatas konsumsi lokal semata, tidak ditawarkan dalam dunia akademisi, sebagai update realitas dan mendorong munculnya gagasan baru berkembang parallel dengan realitas. Studi tentang gerakan perdamaian oleh perempuan seharusnya menjadi concern di lembaga yang bekerja pada konflik dan perdamaian, tanpa harus menunggu perempuan yang melakukannya. ***

*Makalah ini disampaikan pada acara Kelas kursus “ Gus Dur, Konflik dan Perdamaian” yang diselenggarakan oleh Wahid Institute tanggal 29 September 2010. Penulis adalah direktur Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia yang bisa dihubungi di dwiruby@yahoo.com

Wacana Terkait :